24April2014

You are here: Home HITheory Liberalisme Pengertian Intervensi dan Intervensi Kemanusiaan
 

Bangkok Diserbu Demonstran

Bentrok pecah di Bangkok, Thailand, Senin, 2 Desember 2013, melibatkan pasukan keamanan dengan demonstran yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Kerusuhan ini menyebabkan setidaknya tiga orang tewas dan 103 lainnya cedera.

Langganan Artikel

Masukkan Email Anda:

Mari Berkontribusi

Mari berbagi berita dan tulisan. Kami menyediakan ruang sebesar-besarnya kepada Anda untuk turut serta menyumbangkan ide dan tulisan. Caranya sangat mudah. Simak petunjuknya disini.
 

Komunitas HI Indonesia

HIneter, bergabung di HI Community -- Komunitas HI Indonesia. Bertemu kawan baru, bertukar ide, mendiskusikan isu-isu HI, dan banyak lagi. Ayo bergabung dan jelajahi dunia baru tanpa barikade sekarang juga!

Punya Agenda Kegiatan?

Menjelajahi interaksi. Kumpulan kegiatan, pertemuan mahasiswa, seminar, dan agenda-agenda penting yang berkaitan dengan dunia Hubungan Internasional. Ayo singgah.

Pengertian Intervensi dan Intervensi Kemanusiaan

Dalam Black’s Law Dictionary, intervensi diartikan sebagai turut campurnya sebuah negara dalam urusan dalam negeri negara lain atau dalam urusan dengan negara lain dengan menggunakan kekuatan atau ancaman kekuatan sedangkan intervensi kemanusiaan diartikan sebagai intervensi yang dilakukan oleh komunitas internasional untuk mengurangi pelanggaran hak asasi manusia dalam sebuah negara, walaupun tindakan tersebut melanggar kedaulatan negara tersebut.

 

Parry dan Grant memberikan definisi yang sedikit berbeda, menurut mereka intervensi adalah turut campur secara diktator oleh sebuah negara dalam hubungannya dengan negara lain dengan tujuan untuk menjaga atau mengubah kondisi aktual tertentu. Turut campur tersebut dapat dilakukan dengan hak ataupun tidak, namun hal tersebut selalu mengenai kebebasan eksternal atau wilayah atau keunggulan negara lain, dan dari keseluruhan tersebut memiliki dampak yang penting untuk negara tersebut dalam posisi internasional.

 

Sedangkan Intervensi kemanusiaan mereka artikan sebagai perlakuan sewenang-wenang sebuah negara terhadap penduduknya, terutama minoritas, lebih tepatnya kekejaman dan kejahatan yang mengagetkan kesadaran umat manusia. Kemudian, negara lain, yang biasannya negara adikuasa, mengambil tindakan atas peristiwa tersebut dengan ancaman atau penggunaan kekuatan dengan maksud untuk melindungi minoritas yang tertindas.

 

Lauterpach mengartikan intervensi sebagai campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri lainnya dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan, situasi atau barang di negeri tersebut.

 

Intervensi dapat menggunakan kekerasan ataupun tidak. Hal tersebut biasa dilakukan oleh negara adikuasa terhadap negara lemah. Tindakan tersebut dapat merupakan embargo senjata, ekonomi ataupun keuangan. Peristiwa tersebut dapat dilihat dalam kasus Nikaragua melawan Amerika.

 

Menurut Starke ada tiga tipologi dalam melihat sebuah intervensi negara terhadap negara lain:

1) Intervensi Internal : Intervensi yang dilakukan sebuah negara dalam urusan dalam negeri negara lain.

2) Intervensi Eksternal : Intervensi yang dilakukan sebuah negara dalam urusan luar negeri sebuah negara dengan negara lain. Contoh : Pelibatan Italia mendukung Jerman dalam Perang Dunia Kedua.

3) Intervensi Punitive : Intervensi sebuah negara terhadap negara lain sebagai balasan atas kerugian yang diderita oleh negara tersebut.

 

Dengan pembagian tipologi intervensi tersebut, Starke tidak hendak mengatakan bahwa intervensi negara atas kedaulatan negara lain sebagai tindakan legal. Ia berpendapat bahwa terdapat kasus-kasus tertentu dimana tindakan intervensi dapat dibenarkan menurut hukum internasional. Adapaun tindakan intervensi tersebut adalah:

 

1) Intervensi kolektif yang ditentukan dalam piagam PBB.

2) Untuk melindungi hak dan kepentingan, serta keselamatan warga negaranya di negara lain.

3) Pembelaan diri. Jika intervensi dibutuhkan segera setelah adanya sebuah serangan bersenjata (armed attack). Syarat-syarat pembelaan diri adalah : langsung (instant), situasi yang mendukung (overwhelming situation), tidak ada cara lain (leaving no means), tidak ada waktu untuk menimbang (no moment of deliberation). Syarat-syarat ini diadopsi dari kasus Caroline.

4) Berhubungan dengan negara protektorat atas dominionnya.

5) Jika negara yang akan diintervensi dianggap telah melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional.

 

Jika mengikuti klasifikasi legalitas yang dipergunakan oleh Starke, maka doktrin intervensi tidak sepenuhnya terlarang. Ada celah yang diberikan dalam mekanisme hukum internasional dalam melegalisasi sebuah intervensi.

 

Dalam klasifikasi yang dibuat oleh Starke, intervensi kemanusiaan dapat dimasukkan dalam klasifikasi yang terakhir. Apabila sebuah negara telah melanggar hak asasi manusia ( sistematis dan terstruktur), maka negara tersebut dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Perlindungan hak asasi manusia dalam relasi antarnegara saat ini merupakan sebuah komitmen bersama.

 

Sedangkan menurut Teson, ada beberapa hal yang dianggap lazim dalam kebiasaan internasional mengenai intervensi kemanusiaan. Pertama; penggunaan kekuatan bersenjata suatu negara terhadap urusan domestik negara lain. Kedua; ada alasan kemanusian yang digunakan sebagai justifikasi penggunaan kekuatan bersenjata.

 

Dari pengertian tersebut di atas kiranya dapat ditarik beberapa kesamaan bahwa intervensi biasanya melanggar kedaulatan negara tertentu, selain itu tindakan intervensi biasanya menggunakan ancaman atau kekuatan. Sedangkan dalam definisi intervensi kemanusiaan kemudian ditambahkan alasan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena adanya sebuah perlakuan kejahatan negara atas penduduknya.

 

Daftar Bacaan:

Bryan A. Garner ed., Black’s Law Dictionary , Seventh Edition, Book 1, West Group, ST. Paul, Minn, 1999, hlm. 826.

Parry and Grant, Encyclopaedic Dictionary of International Law, Oceana Publication, Inc., Newyork, 1986, hlm. 190-191.

Huala Adolf, Aspek-Aspek negara dalam hukum internasional, cet ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 31.

Philip C. Jessup, A Modern Law of Nation –An Introduction-, The MacMillan Company, New York, 1951, hlm. 172-173.

J.G. Starke, An Introduction To International Law, 3rd Edition, Butterworth & Co. Ltd, London, 1954, hlm. 89-90.

Eric Adjei, The Legalitiy of Humanitarian Intervention, Tesis, University of Georgia, 2005, hlm. 8.

 

 

Oleh: Eka An Aqimuddin

Disadur dari http://senandikahukum.wordpress.com/2009/01/13/doktrin-intervensi-kemanusiaan-dalam-hukum-internasional/#comment-207

Silahkan menggunakan segala tulisan dan informasi dalam portal ini secara etis dan bertanggung-jawab. Jika ingin mengutip sebagian atau keseluruhan isi portal ini, mohon mencantumkan sumber dan menghubungi admin.